Siswa SMP Negeri 10 Kota Tasikmalaya mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, di Jalan RAA Wiratanuningrat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (9/5). Pada ujian Nasional SMP tahun ini total peserta ujian di Kota Tasikmalaya sebanyak 13.228 dengan perincian 9.681 siswa SMP dan 3.547 MTS. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc/16.

Jakarta- Pemerintah menargetkan 80 persen sekolah di Indonesia menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada April 2017 mendatang. Sisaya 20 persen masih berbasis pensil kertas.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikikbud) Muhajdir Effendy mengatakan, bagi sekolah yang tidak memiliki komputer, dapat mengikuti ujian di sekolah rayon terdekat. Sementara bagi sekolah yang kekurangan komputer, dapat dijalankan sistem sesi.

“Nanti tidak seperti UN serempak. Bisa pakai ruang kelas. Untuk 100 persen tidak bisa, karena remot area, jadi masih pake kertas juga,” kata Muhadjir di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Jumat,(6/1).

Muhadjir mengatakan, UNBK dalam rangka efisensi waktu sekaligus memperkecil kecurangan. Untuk itu, ia berharap sekolah untuk tidak membangun paradigma curang.

Lebih lanjut, saat ini berdasarkan data Kemdikbud, ada 97.647 sekolah. Namun yang siap menggelar UNBK hanya 12.023 sekolah. Sehingga bagi sekolah yang belum siap akan mengunakan sistem rayon untuk menjalankan UN di sekolah lain.

Sementara Wakil Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, sebaiknya pemerintah meninjau terlebih dahulu kesiapan UNBK. Menurut dia, ada delapan sarana yang harus dipenuhi jika ingin menerapkan UNBK yakni, sarana komputer, mekanisme distribusi soal, pelatihan siswa, pelatihan guru mata pelajaran yang diujikan, petugas dinas pendidikan, teknisi peralatan UNBK, dan server, serta waktu sosialisasi.

Selanjutnya, ia juga menyoroti regulasi UN SMA yang memberi kesempatan pada siswa memilih mata pelajaran. Menurut dia, kebijakan baru seharusnya disosialisasi. Untuk itu, kata Ferdiansyah, pelaksanaan UN harus diundur 1-2 minggu supaya lebih menjamin persiapan yang lebih matang.

Lanjut dia, pemerintah juga harus menyiapkan materi dan bahasa yang mudah dipahami di setiap satuan pendidikan.

Sebagai informasi, Mendikbud telah mengeluarkan regulasi bahwa UN 2017 ada perubahan khusus untuk tingkat SMA dan sederajat. Para siswa tidak lagi diwajibkan mengikuti UN enam mata pelajaran tetapi hanya ada empat mata pelajaran yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan satu mapel pilihan sesuai jurusan siswa.

Menurut Muhadjir, regulasi baru tersebut diterapkan agar anak-anak dapat fokus ke pendalaman materi ujian.

 

Maria Fatima Bona/WBP

BeritaSatu.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *